DUNIA SEPUTAR PENDIDIKAN

   INFORMASI TENTANG HONORER KATEGORI 2

Kabar gembira buat tenaga honorer kategori 2. Kabarnya bulan Februari 2013 BKN akan menyelenggarakan uji publik tenaga honorer K2 di daerahnya masing-masing selama 21 hari. Adapun jumlah honorer K2 yang diuji publik sekitar 630 ribu orang yang berasal dari 570 ribu murni honorer K2 dan sisanya merupakan lucuran dari honorer K1. Berikut berita selengkapnya yang bersumber dari JPNN.

Publik Diminta Soroti 630 ribu Honorer K2
BKN Siapkan Uji Publik Selama 21 Hari

JAKARTA - Sekitar 630 ribu honorer kategori dua (K2) akan menjalani uji publik pada Februari mendatang. Uji publik ini akan dilakukan di daerah masing-masing selama 21 hari.

"Seperti kategori satu (K1), data honorer K2 ini tetap akan diuji publik selama 21 hari dengan menggunakan media cetak atau online masing-masing daerah," kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Tasdik Kinanto saat dihubungi, Kamis (24/1).

Dijelaskannya, saat ini seluruh data honorer K2 sudah berada di masing-masing Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya data ini akan diserahkan Kanreg ke masing-masing instansi. Dijadwalkan dalam waktu dekat ini, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran untuk mempublikasikan data itu.

"Intinya daerah sudah siap mengumumkan data honorer K2. Setelah ada pembahasan pemerintah dengan DPR RI, jadwalnya kita tetapkan Februari," ujarnya.

Dengan masa uji publik hingga 21 hari, Tasdik berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Pengaduan masyarakat ini nantinya akan diselesaikan pemerintah melalui mekanisme verifikasi dan validasi.

"Pengalaman seperti pada kategori satu, data K2 ini pasti akan banyak diprotes masyarakat. Untuk itu pemerintah sudah siap dengan berbagai kemungkinan tersebut," tuturnya.

Meski begitu, dia berharap DPR RI memberikan support kepada pemerintah dalam penguatan anggaran. Ini agar jadwal yang sudah disusun pemerintah tidak akan bergeser.

Untuk diketahui, jumlah awal honorer K2 yang masuk ke BKN adalah 652.458 orang yang berasal dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah itu berkurang menjadi sekitar 570 ribu. Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 630 ribuan karena adanya luncuran dari honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK). (Esy/jpnn)

Demikian berita ini disampaikan, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Sekian dan terimakasih




  PEMPROV DKI JAKARTA AKAN KAJI JAMINAN KESEHATAN BAGI GURU HONOR

Peningkatan kesejahteraan bagi para guru menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga akan memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi para guru maupun tenaga honorer pendidikan di ibu kota.
“Selain kesejahteraan materi, sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, kami juga akan mengusahakan kesejahteraan dalam bidang jaminan kesehatan bagi guru dan tenaga honorer,” ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat menjadi pembicara dalam seminar memperingati Hari Guru Nasional yang berlangsung di SMAN 6 Jakarta.
Dikatakan Taufik, untuk kesejahteraan materi, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan tunjangan Rp 400 ribu tiap bulan kepada guru honorer terutama yang mengajar di sekolah negeri. “Sedangkan untuk kesehatan akan dikaji bersama Dinas Kesehatan DKI. Apakah nanti ikut askes, atau hanya diberikan program Jakarta sehat,” katanya.
Saat ini, sambung Taufik, guru dan tenaga honorer selain mendapat tunjangan Rp 400 ribu juga memiliki bagian dari Biaya operasional pendidikan (BOP). “Ada posnya, BOP yang kita berikan ke sekolah itu untuk tenaga honorer juga. Ya secara keseluruhan walaupun tidak sebesar guru PNS/ASN, tapi untuk guru honorer di Jakarta cukup layak,” kata Taufik.
Dia menambahkan, jumlah guru dan tenaga honorer pendidikan di Jakarta jumlahnya mencapai sekitar 11 ribu orang. “Untuk kategori dua diberikan kesempatan untuk tes menjadi PNS/ASN. Jumlahnya nanti ditentukan oleh Kemenpan,” tandasnya.

PPCI: PPCI – Pemprov DKI Jakarta Kaji Jaminan Kesehatan Bagi Guru Honor | pengumuman cpns 2012 - 2013 casn asn


                     TENAGA HONORER BELUM DIPUBLIKASIKAN

Jakarta-humas BKN, Hingga saat ini BKN belum mempublikasikan tenaga honorer yang masuk ke dalam database katagori II. Petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) tentang penyikapan atas tenaga honorer kategri II hingga hari ini belum terbit. Terkait itu, jika di lapangan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan BKN dan membawa data mengenai database kategori II, dengan ini kami sampaikan bahwa hal tersebut di luar tanggung jawab BKN.

Perkembangan penanganan data calon tenaga honorer yang akan dimasukkan ke dalam database kategori II dapat ditanyakan kepada Unit Kepegawaian instansi pusat atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau kepada Humas BKN, dengan nomor telepon 021 80882815. palupi

ANGGOTA DPR TUNDA KURIKULUM BARU SAMPAI TAHUN 2014


Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) masih bersikeras agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunda pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Pasalnya, muncul kekhawatiran pada implementasinya dengan persiapan yang singkat seperti saat ini.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Wayan Koster, mengatakan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar kurikulum baru ini dapat terlaksana dan diterima. Namun penerapannya sebaiknya ditunda dan persiapannya dimatangkan terlebih dahulu.

“Kami bukan tidak setuju. Saya juga tertarik dengan tematik integratif dalam kurikulum baru ini. Tapi yang menurut saya bagus ini, belum tentu bagus untuk masyarakat,” kata Koster saat Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Kamis (10/1/2013) malam.

Menurutnya, penundaan pelaksanaan kurikulum baru hingga 2014 dinilai lebih bijak daripada memaksakan untuk diterapkan pada tahun ini. Namun jika pemerintah tetap menginginkan pelaksanaan pada tahun ini, maka sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.

“Karena ini kalau sampai gagal, DPR akan yang disalahkan karena dianggap tidak sampaikan aspirasi rakyat yang belum siap. Tapi kalau berhasil pemerintah yang dipuji. Jadi posisi kami sulit di sini. Baiknya uji coba saja dulu atau piloting,” ungkap Koster.

Hal senada juga disuarakan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Sunartoyo. Ia mengamini pendapat rekannya agar Kemdikbud mau menunda pelaksanaan kurikulum baru pada tahun 2014 dan mematangkan persiapan terlebih dahulu.

“Saya rasa tepat jika dilakukan 2014. Jadi implementasinya akan well running,” ujar Sunartoyo.

http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/11/18205238/Anggota.DPR.Tunda.Kurikulum.Baru.Sampai.2014


     PERSIAPAN GURU DAN BUKU DIPERTANYAKAN
Pembahasan kurikulum masih terus dilakukan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berbagai pertanyaan juga kerap muncul dari para anggota legislatif terkait dengan kurikulum baru ini termasuk masalah pengadaan buku dan persiapan guru.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapat rincian yang jelas dari pemerintah berapa jumlah yang akan dibuat termasuk anggarn pencetakan dan penggandaannya. Hal ini penting karena wilayah ini, lanjutnya, rawan diselewengkan alokasi anggarannya.

“Kami perlu tahu bagaimana buku untuk anak dan buku masternya. Kemudian akan dicetak berapa banyak dengan estimasi anggarannya,” kata Ferdiansyah, di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Tidak hanya itu, masalah persiapan guru juga masih menjadi sorotan. Dalam bagan anggaran yang diberikan pada anggota legislatif, Kemdikbud tidak menyebutkan dengan pasti bentuk pelatihan guru sehingga dinilai menimbulkan kerancuan.

“Jadi tolong dijelaskan bedanya bimbingan teknis, diklat dan pelatihan? Karena untuk kurikulum ini dikatakan bimbingan teknis kemudian ada lagi diklat. Mana yang benar,” ujar Ferdiansyah.

Kemudian program master teacher yang sedang disiapkan pemerintah ini juga dinilai tidak jelas. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah tidak pernah menjelaskan secara jelas tentang konsep, proses dan alokasi anggaran untuk program ini.

“Ini nanti pelatih nasionalnya diambil dari mana. Lalu penyiapan pelatih nasionalnya bagaimana dan berapa satuan harganya. Ini harus dijelaskan. Jangan membuat bingung,” tandasnya.